Dalam sistem perpajakan Indonesia yang terus berkembang, istilah baru atau belum populer kerap muncul dan membuat banyak orang bingung. Salah satunya adalah opsen pajak. Istilah ini mulai ramai dibicarakan sejak diberlakukannya kebijakan baru terkait penguatan fiskal daerah dan pembagian hasil pajak. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan opsen pajak? Bagaimana cara menghitungnya, dan siapa yang wajib membayar?

Jika kamu pernah mendengar istilah ini tapi belum memahami secara mendalam, artikel ini akan mengupas apa itu opsen pajak, dasar hukumnya, hingga cara sederhana untuk menghitungnya.

Pengertian Opsen Pajak

Secara umum, opsen pajak adalah pungutan tambahan atas suatu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan kemudian dibagikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Opsen berasal dari istilah Belanda “opcenten”, yang berarti pungutan tambahan. Jadi, jika ada suatu pajak pokok yang dikenakan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah bisa mendapatkan bagian tambahan berupa opsen yang dihitung dalam persentase tertentu dari pajak pokok tersebut.

Contohnya, ketika kamu membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka sebagian dari jumlah tersebut juga akan menjadi opsen yang masuk ke pendapatan kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pendanaan daerah dan mempercepat pembangunan lokal.

Dasar Hukum Opsen Pajak

Opsen pajak mulai dikenal luas sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam UU tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menerima opsen dari jenis-jenis pajak tertentu.

Beberapa jenis pajak yang dikenakan opsen, antara lain:

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Untuk pajak-pajak ini, biasanya pemerintah kabupaten/kota akan menerima tambahan berupa opsen dari pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi.

Fungsi Opsen Pajak

Penerapan opsen pajak memiliki beberapa tujuan penting:

1. Pemerataan Pendapatan Daerah
   Daerah yang memiliki potensi fiskal rendah bisa tetap memperoleh pendapatan dari opsen, sehingga pembangunan lebih merata.
2. Meningkatkan Kemandirian Daerah
   Dengan adanya tambahan pendapatan dari opsen, daerah tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Menstimulus Partisipasi Daerah dalam Pengawasan Pajak
   Karena daerah ikut mendapatkan hasil pajak, maka mereka juga akan terdorong untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan masyarakat taat pajak.

Contoh dan Cara Menghitung Opsen Pajak

Agar lebih jelas, berikut contoh sederhana perhitungan opsen pajak:

Misalnya:

• Kamu membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.000.000.
• Pemerintah kabupaten/kota mendapatkan opsen sebesar 30% dari nilai pajak pokok.

Maka perhitungannya:

Opsen Pajak = 30% x Rp2.000.000
Opsen Pajak = Rp600.000

Artinya, dari total pajak yang kamu bayarkan, Rp600.000 akan masuk ke kas daerah kabupaten/kota sebagai bagian dari opsen.

Hal yang perlu dipahami adalah kamu sebagai wajib pajak tidak membayar lebih. Opsen tidak menambah jumlah pajak, melainkan hanya mengatur pembagian hasilnya antara pemerintah pusat/provinsi dan daerah.

Apakah Opsen Pajak Berlaku untuk Semua Jenis Pajak?

Tidak semua jenis pajak memiliki komponen opsen. Hanya pajak-pajak tertentu yang telah ditentukan dalam UU HKPD yang dikenai opsen. Untuk saat ini, jenis pajak yang umumnya memiliki komponen opsen adalah:

• PKB dan BBNKB, yang dipungut oleh provinsi namun sebagian hasilnya (opsen) diberikan kepada kabupaten/kota.
• Dalam waktu mendatang, tidak menutup kemungkinan jenis pajak lain juga akan dikenakan opsen, tergantung kebijakan fiskal nasional dan regional.

Siapa yang Diuntungkan dari Opsen Pajak?

Pemerintah daerah adalah pihak yang paling diuntungkan dari adanya opsen pajak. Dengan pembagian hasil pajak yang lebih adil, daerah bisa mendapatkan tambahan dana pembangunan. Di sisi lain, masyarakat juga diuntungkan secara tidak langsung karena dana tersebut digunakan untuk membiayai layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan administrasi.

Dalam konteks pemahaman publik, penting untuk menjelaskan apa itu opsen pajak secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Banyak masyarakat yang mengira opsen membuat jumlah pajak yang dibayar meningkat, padahal sebenarnya tidak. Opsen hanyalah mekanisme pembagian hasil, bukan pungutan tambahan yang dibayar wajib pajak.

Penutup

Opsen pajak adalah inovasi dalam sistem fiskal yang bertujuan untuk memperkuat keuangan daerah tanpa membebani masyarakat. Dengan memahami apa itu opsen pajak, kita bisa lebih mengerti bagaimana aliran dana pajak digunakan dan dibagikan antar level pemerintahan.

Ke depannya, pemahaman yang baik tentang opsen akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Jika kamu adalah warga yang taat pajak, maka kamu juga berperan penting dalam membangun daerah melalui kontribusi pajak—termasuk melalui mekanisme opsen ini.